Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Agustus, 2017

Menjaga Dana Desa dari Pengaruh Parpol

Menjaga Dana Desa dari  Pengaruh Partai Politik Isto Widodo Analis kebijakan pada Voxpol Center Research and Consulting Jawaban Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat mengenai surat edaran agar kader PDIP ikut mendaftar sebagai tenaga pendamping Dana Desa menguatkan temuan kuatnya aspek politik dalam program itu. Setidaknya ada dua aspek yang menarik kekuatan politik, termasuk partai politik untuk ikut terjun dalam program Dana Desa. Aspek pertama adalah aspek finansial. Jumlah transfer pusat yang disalurkan dalam Dana Desa memang tidak sedikit. Pada tahun 2015 atau tahun pertamanya, jumlahnya mencapai Rp 20,76 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun (naik 125,91%), tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun dan tahun 2018 diperkirakan akan mencapai Rp 120 triliun. Dengan jumlah yang makin meningkat, diperkirakan satu desa pada tahun 2018 bisa mendapat hingga Rp 2 Milyar per tahun. [1] Bukan hanya dari jumlah Dana Desanya saja, honor pendamping juga cukup menarik. Untuk pendampin...

analisis nota keuangan RAPBN 2018

Analisis RAPBN 2018: Perspektif Politik Kertas Kerja Voxpol Center Research and Consulting Isto Widodo, S.I.P, M.I.P . Analis Kebijakan Publik Voxpol Center Research and Consulting dhekamto@gmail.com Abstrak Dari Nota Keuangan RAPBN 2018 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi 16 Agustus lalu didapatkan gambaran sebagai berikut: (1) kebijakan pemerintahan Jokowi masih linear untuk memperkuat dukungan pemerintah kepada pasar, penguatan produktifitas dan pemberdayaan rakyat agar bisa masuk dalam sistem ekonomi pasar; (2) RAPBN 2018 masih rentan akan defisit. Pendapatan pajak diperkirakan akan sulit dicapai dan berpotensi akan meningkatkan utang:(3) alokasi anggaran belum akan mencapai level penganggaran yang efektif dan efisien meskipun didukung oleh langkah-langkah reformasi birokrasi, sistem pengadaan yang transparan dan penguatan kapasitas daerah. Infrastruktur akan tetap menjadi pertaruhan besar Jokowi-JK di tahun 2018. Secara keseluruhan, kebijakan anggaran ini ...