Langsung ke konten utama

Faisal, Sri, dan Salah Kaprah Kedaulatan



(Isto Widodo)

“Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah dibawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan Goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa…”

Kalimat itu ditulis oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam akun facebooknya. Publik segera mengaitkan tulisan itu dengan pernyataan ‘seorang pengamat’ yang menyebut pembelian saham atau divestasi Freeport sebagai sesuatu yang ‘goblog’. Sangat mungkin nama pengamat itu Faisal Basri, atau begitulah yang disebut netizen. Beberapa media menulis wawancara mereka dengan Bang Faisal dan menekankan kata ‘Goblog” tadi. Kata itu bahkan juga dipakai sebagian media, termasuk media yang mengatasnamakan agama tertentu, sebagai judul agar memancing komentar, kegaduhan publik atau apapun namanya. Semakin gaduh semakin menarik beritanya dan tentu saja membuat meraup potensi uang menjadi semakin besar.

Bang Faisal-sebagaimana dikutip media- mengatakan bahwa: “Ini Freeport punya Indonesia, nih, dibeli. Kan goblok!”

Kutipan itu cepat sekali menyebar. Oleh Kamprettos ujaran Bang Faisal itu segera jadi senjata wacana. Siapa yang tidak kenal reputasi Bang Faisal sebagai pengamat ekonomi jempolan di Indonesia? Kalau anda tidak mengakui kemampuan beliau, tantang saja berdebat. Mungkin dia akan melayani, tapi mungkin juga tidak, tergantung apakah dia melihat kapasitas kita setara dengannya atau debat yang akan berlangsung akan bermanfaat atau tidak. Yang jelas, saya termasuk orang yang mengagumi dan tentu saja mengakui kepakaran beliau. Saya yakin sangat banyak orang yang seperti saya. Oleh karena itu, saya memahami kalau Kamprettos menjadikan ujaran Bang Faisal itu sebagai senjata. Tentu saja tujuannya agar Cebongers yang selama ini jumawa akan pretasi pemerintahan Jokowi segera bungkam. Jelas tujuannya: delegitimasi!
Saya sendiri tak yakin semua Kamprettos memahami kata-kata Bang Faisal. Pun, tidak semua Kamprettos memahami proses divetasi yang memang berliku dan menguras energy itu. Atau, seandaianyapun para Kamprettos tahu betapa susahnya, mereka tidak ingin mengakuinya secara terbuka karena berbeda kepentingan dengan mereka. Kebetulan sekali ada seorang pakar ekonomi jempolan yang mengeluarkan kata-kata ekspresif yang sesuai dengan kepentingan Kamprettos tersebut.

Sebaliknya, Cebongers pun saya yakin tidak memahami arti dari ‘alih kepemilikan’ Freeport ini. Pun mereka, saya yakin, tidak semuanya memahami alternative-alternatif yang sebenarnya bisa diambil sebagai jalan terbaik daripada hanya sekedar ‘memiliki’ Freeport. Pun lagi, mereka tidak akan repot-repot membahas kemungkinan adanya ‘penyimpangan’ dalam proses divestasi itu. Entah itu penyimpangan yang disengaja atau tidak sengaja. Para Cebongers hanya ingin berjumawa mengenai keberhasilan ‘Jokowi’ yang selama ini direndahkan habis-habisan baik secara professional maupun secara pribadi oleh Kampretttos.

Kebetulan sekali ada tokoh bernama Faisal Basri yang mengeluarkan kata-kata yang tidak diinginkan oleh Cebongers. Maka upaya untuk ‘kill the messenger’ dilakukan. Para Cebongers saya tahu juga mengakui kepakaran Bang Faisal. Tapi dengan adanya kata-kata ini, Bang Faisal seolah-olah menjadi orang yang sangat berdosa di mata Cebongers. Bang Faisal telah menorehkan luka yang paling dalam di hati para Cebongers. Pedih dan sangat menyakitkan!

Distorsi
Saya tidak tahu bagaimana ceritanya sehingga kemudian Mbak Sri menulis status itu di akun FB-nya. Kita tahu, bahwa kata-kata itu adalah ungkapan yang mewujudkan kegeraman yang sangat atas kata-kata yang menurut Mbak Sri tidak pantas ditujukan pada mereka. Saya yakin Mbak Sri jengkel luar biasa kepada ‘Si Pengamat’ yang telah mungkin bagi Mbak Sri telah meremehkan atau bahkan mengingkari prestasi yang telah mereka capai dengan susah payah itu. Jika Mbak Sri bukan seorang yang berpendidikan dan dalam jabatan serta reputasi yang setinggi itu barangkali kata-kata balasan yang lebih kasar akan terucap.

Saya tahu hubungan Mbak Sri dengan Bang Faisal selama ini baik meskipun keduanya sering terlihat berbeda pendapat, dalam pelemahan rupiah salah satu contohnya. Keduanya produk unggulan FE UI yang punya kapasitas kugiran di negeri ini, bahkan diakui di level internasional. Bahwa kemudian mereka sering berbeda pendapat, saya kira wajar saja dalam perspektif professional, bukan personal. Dalam ilmu sosial dan ekonomi, pendekatan yang berbeda memunculkan analisis masalah secara berbeda dan tentu saja kesimpulannya bisa sangat berbeda. Jadi, menurut saya, perdebatan professional itu tidak mencerminkan hubungan personal mereka.

Maka, ketika Mbak Sri mengeluarkan kata-kata itu di akun Facebooknya, saya bisa membayangkan betapa terlukanya perasaan Mbak Sri. Mbak Sri juga manusia-atau kalau boleh mengatakan dengan kata-kata yang seksis-Mbak Sri juga seorang perempuan yang punya perasaan halus. Setelah semua kerja keras yang melelahkan itu, tiba-tiba disebut ‘goblok’ tentu sakit sekali rasanya. Jika Mbak Sri emosional, ia bisa saja menangis merana atau malah memaki-maki dengan kata-kata yang tidak disukainya.

Saya menduga bahwa ada distorsi informasi dari keluarnya reaksi Mbak Sri tadi. Dan penyebab itu menurut saya bisa jadi media, atau lebih sempit lagi, wartawan atau editornya yang menangani berita ini. Bisa juga dari Bang Faisal sendiri. Hipotesis saya, sangat mungkin ada pengutipan yang tidak utuh, atau sengaja/tak sengaja dipenggal/terpenggal dari pernyataan Faisal Basri. Atau, bisa juga pernyataan Bang Faisal sendiri yang memang tidak bisa ditangkap secara utuh oleh wartawan karena teknik komunikasi yang tidak tepat. Yang jelas, ada distorsi informasi di situ.

Saya meneliti dan menganalisis beberapa sumber berita yang mengutip pernyataan Faisal Basri. Ada dua kata yang dalam berita-berita itu yang ditonjolkan sehingga seolah-olah mengabstraksi seluruh pernyataan Faisal Basri. Dua kata itu adalah “Divestasi Freeport’ dan ‘’Goblog”. Publik pun kemudian menangkap abstraksi keseluruhan pernyataan Faisal yang dikutip media dengan dua kata itu. Publik heboh, sebagian karena Buzzer, sebagian karena memang tidak mengerti dan main hajar saja.
Dua kata itu juga yang sampai pada Mbak Sri. Dugaan saya, Mbak Sri terkena imbas distorsi informasi itu, boleh memang karena media, boleh karena memang teknik komunikasi Bang Faisal salah atau boleh juga karena Mbak Sri sendiri tidak punya kesempatan/waktu untuk menganalisis seluruh pernyataan Bang Faisal secara utuh.

Mengabstraksi Ulang
Saya tidak punya kesempatan untuk melakukan klarifikasi kepada Bang Faisal, maka sumber penelitian saya untuk melakukan klarifikasi adalah media itu sendiri. Saya mengambil naskah dari tirto.id karena situs ini lebih menunjukkan sebagai situs yang lebih terpercaya daripada ribuan situs yang kemudian mere-rilis pernyataan Bang Faisal tersebut.
Saya temukan pernyataan Bang Faisal itu yang dikutip tirto.id sebagai berikut:
"Ini Freeport punya Indonesia, nih, dibeli. Kan goblok.” Lalu diikuti kutipan tak langsung sebagai berikut:
Apa yang selama ini digembar-gemborkan pemerintah atas pembelian 51 persen saham itu adalah "kepentingan nasional." Pemerintah kerap mengaitkan kepemilikan mayoritas saham Freeport dengan kedaulatan Indonesia.
Kemudian kutipan langsung lagi:
"Katanya gara-gara 51 persen Indonesia berdaulat. Kedaulatan itu bukan ditentukan persentase. Indonesia tetap berdaulat terhadap Freeport. Karena apa? Aturan-aturan terkait kita buat, royalti berapa, pajak berapa, itu kedaulatan.”
Pengutipan yang hampir sama dapat ditemukan di situs-situs berita yang lain. Beberapa situs bahkan memotong pernyataan Bang Faisal dengan lebih semena-mena. Maka, baiklah kita pakai sumber di tirto.id ini saja.
Dari seluruh pernyataan Bang Faisal tersebut, ternyata dapat dengan mudah kita temukan beberapa kata kunci. Selain ‘divestasi Freeport’ dan ‘goblog’ ada juga ‘kedaulatan’, ‘persentase’ dan ‘aturan-aturan’. Seluruh kata kunci itu dalam hemat saya tidak bisa dipisah-pisahkan. Pemisahan secara semenan-mena akan mengubah keseluruhan pesan yang ingin dikemukakan oleh Bang Faisal, apalah lagi jika ada kesengajaan untuk hanya memilih dua kata kunci dan menghilangkan kata kunci yang lain.
Lima kata/frasa kunci itu, saya tegaskan berhubungan dan bahkan integratif. Jika kita rekonstruksi ulang lima kata/frasa kunci itu dengan pernyataan-pernyataan Bang Faisal sebelumnya (bisa dibrowsing melalui Google dengan kata kunci Faisal Basri dan Freeport), maka dapat disimpulkan bahwa Bang Faisal sedang menyampaikan pesan-pesan sebagai berikut:
  •     Bahwa kepemilikan saham dominan di PT Freeport sebenarnya bukan satu-satunya jalan atau ukuran yang menunjukkan kedaulatan Indonesia. Dengan kata lain, kedaulatan itu ukurannya bukan kepemilikan saham saja, ada instrumen lain untuk menunjukkan kedaulatan yang lebih esensial yaitu kemampuan mengendalikan sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. Regulasi yang tegak dan kuat yang mampu memaksa atau mempunyai wibawa lebih esensial daripada ‘kepemilikan’ saham dan sejenisnya.
  •      Kemampuan kendali dan pengaturan ini sebenarnya inheren dalam sebuah negara. Pasal 33 UUD 1945 tidak seharusnya diartikan dalam konsep yang reduktif yaitu sebagai kepemilikan saja, tetapi lebih kepada konsep ‘menguasai’, yang artinya mengendalikan, mengatur dan tentu saja dampaknya adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Dua pemikiran itu akan membawa kita pada pemahaman mengapa Bang Faisal sangat mungkin juga sedang geram. Bukan saja geram kepada pemerintah yang lebih menekankan pada ‘memiliki’ daripada ‘menguasai’. Padahal esensi dari negara adalah menguasai itu karena memiliki pada dasarnya sudah jadi sesuatu yang ‘given’. Indonesia tidak perlu lagi berjuang untuk memiliki, tapi yang harus diperjuangkan adalah ‘menguasai’.

Sekali lagi, dalam pandangan Bang Faisal, kemampuan regulasi dalam melakukan alokasi, distribusi dan redistribusi itu lebih esensial menunjukkan kedaulatan sebuah bangsa Dengan pandangan seperti itu, Bang Faisal menegaskan, ‘mengapa tak fokus pada penguatan kapasitas negara dalam menerapkan fungsi regulatifnya?” alih-alih menghabiskan banyak energi untuk memiliki saham dominan ( yang menurut perhitungannya tidak menguntungkan juga). . Pandangannya ini mungkin sangat berbeda dengan pandangan sebagian besar masyarakat Indonesia yang cenderung memandang kepemilikan adalah (satu-satunya) indikasi kedaulatan.

Barangkali Bang Faisal memang sedang geram dengan langkah-langkah divestasi saham oleh pemerintah itu sehingga kata ‘goblok’ mungkin saja diarahkan untuk pemerintah. Tapi goblok di sini menurut saya bukan seperti yang diartikan oleh banyak orang yaitu seolah-olah kita membeli milik kita sendiri, padahal kepemilikan tanah, air dan udara beserta isinya adalah inheren dan given dalam sebuah negara. Saya yakin Bang Faisal juga tahu bahwa kepemilikan saham dalam hal ini adalah berarti kita membeli perusahaan dengan segala instrumennya. Semua pengamat ekonomi pasti tahu itu. Bagi saya, ketiadaan rasionalitas kita dalam upaya menegakkan kedaulatan yang esensial itulah yang ditunjuk sebagai ‘goblog’ oleh Bang Faisal.

Karena langkah pemerintah itu bukan langkah yang ahistoris, alias langkah yang dihasilkan oleh adanya keyakinan kolektif, maka sangat mungkin kata ‘goblok’ tadi sebenarnya bukan semata-mata tertuju pada Pemerintahan Jokowi, tetapi kepada kita semua, rakyat Indonesia. Ya, rakyat Indonesia, dari sejak zaman Freeport berdiri telah secara bersenimabungan membentuk keyakinan bahwa kepemilikan mutlak (atau minimal dominan) atas Freeport adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar. Dengan kata lain, ada keyakinan kolektif bahwa kepemilikan Freeport adalah satu-satunya indikasi kedaulatan. Ini salah kaprah, bagi Bang Faisal. Sayangnya, tuntutan dan tekanan itulah yang terus menjadi wacana mainstream di Indonesia sehingga semua rezim berusaha memenuhi tuntutan itu, termasuk rezim saat ini. Dan Bang Faisal, dengan segala keterbatasannya (saya mohon maaf dalam hati ketika mengetik frasa “dengan segala keterbatasannya’ mengingat level keilmuan Bang Faisal jauh di atas saya) berusaha mengingatkan kita akan kesalahan keyakinan kita itu.

 sumber gambar: kompas.com


 sumber 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masa Depan Program BBM Satu Harga

Masa Depan Program BBM Satu Harga Isto Widodo Pengamat Kebijakan Publik Pada Voxpol Research and Consulting Kabar mengenai kerugian Pertamina sebesar Rp 12 Triliun pada semester pertama Tahun 2017 ini menimbulkan pertanyaan: bagaimanakah kelanjutan program BBM satu harga di seluruh Indonesia? Pertanyaan ini mengemuka karena kebijakan tersebut, meskipun dinilai bertujuan bagus namun oleh beberapa pihak dianggap tidak realistis. Penyebabnya adalah besarnya biaya distribusi yang harus ditanggung Pertamina. Karena dianggap tak realistis ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah melontarkan pernyataan skeptis mengenai keberlajutan program ini. Beban Pertamina Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam sebuah wawancara di Metro TV pada bulan Juni lalu menyatakan bahwa Pertamina bisa menanggung besaran ongkos distribusi tambahan untuk program ini. Menurutnya, besar beban biaya anggaran itu selama ini hanya sekitar Rp 1 triliun per tahun untuk wilayah Papua. [1] Dengan target 16 w...

CORONA, TRACING DAN KEDIKTATORAN DIGITAL

Corona ini bikin ribet semua orang sudah tahu. Kejamnya, dia Cuma ngasih dua pilihan. Pilihan pertamanya adalah tidak mau ribet dan terancam banyak yang kena dan banyak yang mati. Sedangkan pilihan keduanya adalah, mau ribet dan memang tidak ada jaminan tidak ada yang mati. Tetapi jika sistematis maka keribetan itu bisa menekan angka kematian. Keribetan yang dimaksud adalah mempersiapkan segala sumber daya untuk menekan penularan dan kalau sudah tertular keribetannya ditambah dengan bagaimana proses isolasi dan kurasinya. Salah satu jenis keribetan jika anda tak memilih lockdown, atau anda pilih lockdown sekalipun adalah melakukan penelusuran alias tracing. Tracing adalah kunci agar penularan bisa ditekan dan juga menjadi bagian dari pemutusan mata rantai penularan. Kecepatan dan kualitas tracing akan menentukan seberapa lama dan seberapa keparahan wabah bisa ditekan. Tapi memang ribet. Semua orang tahu itu. Seratus tahun yang lalu ketika wabah Flu Spanyol mobilitas orang...

Penilaian Debat Kedua Pilpres 2019: Prabowo Unggul di Sesi Penyampaian Visi, Jokowi Unggul Dalam Sesi Eksplorasi

Disclaimer: Berikut adalah penilaian debat Pilpres 2019 kedua secara ringkas yang saya buat seiring dengan jalannya debat. Penilaian ini saya rilis 5 menit pasca debat selesai. Penilaian lebih berfokus pada aspek komunikasi politik. Secara teknis, penilaian dilakukan per pertanyaan. Bukan per sesi. Sistem penilaian mirip dengan skoring dalam pertandingan tinju: pemenang Ronde mendapat angka 10, sedangkan yang kalah mendapatkan angka 9. Bedanya, tidak ada hasil KO dalam penilaian ini. Penilaian pertama: Umum. Debat berlangsung lebih menarik dengan eksplorasi yang lebih dalam dan komunikasi antar kandidat yang lebih mengalir. Pertanyaan yang dibuat panelis sangat menarik dengan mengambil tema yang cukup spesifik, " tidak umum dalam politik Indonesia " namun merupakan masalah nyata di Indonesia. Apresiasi untuk KPU dan Tim Panelis. Pada penyampaian visi misi, Prabowo berhasil memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk memaparkan visi misi dengan baik. Meskipun semua terd...