Gelinjang Jawaban Anies Soal 'Anggaran Tak Wajar'

Kehebohan yang diawali oleh penyelidikan ‘anggaran tak wajar’ anggota DPRD dari PSI telah dijawab oleh Anies. Kasus ini menjadi besar karena PSI dan anggotanya serta beberapa fraksi lain menilai memang ada ketidakwajaran yang harus dikoreksi berkaitan dengan APBD DKI. Ketika dugaan itu diekspose besar-besaran melalui berbagai media, publik sepertinya sudah terframing dengan  opini negatif. Kesimpulan publik dari framing negatif tersebut antara lain: Pertama, APBD DKI Jakarta menjadi ajang korupsi dengan modus penggelembungan nilai anggaran; Kedua, Anies ada di belakang dugaan pertama baik kemungkinan sebagai pelaku atau kemungkinan ketidakbecusan dalam mengawasi perilaku korup.

Media menyitir tanggapan Anies soal  penyelidikan ‘anggaran tak wajar’ dengan beberapa poin yang diketengahkan. Secara teknis, pemberitaannya cenderung mengutip jawaban yang terpisah-pisah; Entah karena faktor teknis pemberitaan atau ada maksud lain dalam pemberitaan; atau bisa juga karena jawaban Anies sebelumnya memang tidak utuh.

 Beberapa poin jawaban yang terpisah itu adalah: Pertama, Anies menyalahkan sistem yang dibuat pada periode pemerintahan sebelum dirinya; Kedua, Anies menyalahkan kesalahan input oleh anak buahnya. Dua poin inilah yang mengemuka. Tetapi sebenarnya, ada poin lain yang juga dikatakan oleh Anies. Poin itu adalah bahwa hal tersebut sebenarnya merupakan masalah teknokratis (teknis-pen) semata. Karena itu seharusnya masalah ini tidak dibawa ke arah politik.

Di ruang publik, ketiga jawaban itu tidak tertangkap utuh, terkesan terpotong-potong. Publik, terutama oposan Anies menyimpulkan tanggapan Anies itu sebagai berikut:

Pertama, Anies dianggap tidak mengerti maksud dan tujuan dari e-budgeting yang dibuat oleh Ahok. Kesimpulan ini membawa publik untuk menyudutkan Anies sebagai gubernur yang tidak paham teknologi bahkan bodoh. Kedua, Anies dituding tidak punya semangat transparansi. Kesimpulan ini membawa publik untuk menyudutkan Anies sebagai politikus yang paling tidak mendukung korupsi. Ketiga, publik menyimpulkan Anies mencari selamat dengan menyalahkan anak buah dan sistem. Kesimpulan ini membawa publik untuk menuding Anies sebagai politikus yang tidak kesatria.

Jawaban Utuh Anies

CNN pada tanggal 1 November yang lalu mewancarai Anies Baswedan secara ekslusif untuk memberikan jawaban atas penyelidikan ‘anggaran tak wajar’ beserta seluruh opini liar yang menyertainya. Dari wawancara itu kita mengetahui jawaban Anies secara utuh. Sebenarnya poin-poinnya sama dengan jawaban yang disitir oleh media yang kemudian terpotong-potong itu. 

Beberapa poin dari wawancara CNN tersebut adalah:

Pertama, memang ada kesalahan dalam penginputan anggaran. Masalah tersebut disebabkan oleh dua hal yaitu sistem yang belum sempurna dan faktor manusia sebagai penginput. Sistem yang ada memang tidak memaksa penginput untuk mengisi nilai anggaran secara wajar. Inilah yang harus diperbaiki ke depan. Dalam hal penginput, Anies mengakui bahwa anak buahnya salah memasukkan nilai anggaran. Ada beberapa faktornya yaitu: (1) besarnya jumlah mata anggaran, yaitu mencapai 51.000 (lima puluh satu ribu) mata anggaran. Mengisi semua mata anggaran itu dengan nilai yang tepat memang tugas yang tidak mudah. Dengan berbagai batasan dan tenggat waktu, sulit bagi Pemda DKI untuk mengisi secara tepat mata anggaran satu per satu. (2) Penginputan tersebut sifatnya bukan sesuatu yang akan menjadi produk final dalam penganggaran. Juga, bukan merupakan satu-satunya hal yang akan menjadi obyek pemeriksaan dan pertanggung-jawaban dalam penganggaran.

Kedua hal tersebut membuat penginputan sering tidak tepat. Para pegawai penginput yang dituntut bekerja cepat terpaksa memasukkan nilai anggaran yang tidak wajar demi memenuhi jumlah satuan anggaran yang telah diisi sebelumnya. Misalnya anggaran untuk alat tulis kantor sebesar Rp 100 Milyar. Karena kesulitan mengisi satu persatu secara terperinci maka ditulislah beberapa saja alat yang ingin dibeli. Akibatnya nilai anggarannya bisa mencapai jumlah fantastis. Lem Aibon seharga  sekian puluh miliar misalnya.

Ketiga, Anies mengatakan kesalahan input ini sebenarnya bukan hanya terjadi pada era dirinya. Pada era Ahok pun kesalahan input sudah terjadi. Anies mengutip misalnya pada era Ahok ada input anggaran penghapus sebesar Rp 53 M. Bagi Anies ini menunjukkan memang ada yang salah pada aplikasi e-budgeting itu sendiri. Seharusnya aplikasi itu memaksa penginput untuk memasukkan anggaran yang wajar. Penginput bisa salah atau sengaja memasukkan nilai yang salah karena berbagai faktor.

Keempat, karena dua faktor di atas, maka sebenarnya ini hanya masalah teknokratis semata. Untuk itu, Anies akan mengoreksi dua penyebab utama yaitu aplikasi sistem e-budgeting itu sendiri dan faktor human error.

Kelima, Anies menyayangkan tetapi tetap menghormati masalah yang seharusnya sangat teknokratis ini menjadi masalah publik. Ia menghormati oposannya yang membentuk framing negatif tentang dirinya tetapi Anies juga yakin bahwa framing itu tidak berdasar dengan pembuktian yang obyektif. . Ia menyesalkan framing yang mengatakan bahwa ini yang pertama terjadi dan seolah-olah pemerintahannyalah satu-satunya pihak yang berbuat kesalahan serupa.

 Jawab Yang Tepat

Jawaban Anies yang utuh dalam wawancara di CNN itu menunjukkan bahwa Anies Baswedan menanggapi secara tepat tudingan atau framing terhadap dirinya atau pemerintahan yang dipimpinnnya. Anies dengan baik memberikan counter beberapa aspek yang terkait dengan ‘anggaran tak wajar’ itu, yaitu aspek teknis dan aspek politik. Ia bersikap dengan bijak untuk menyikapi kesalahan teknokratis. Ia bersikap bijak pula untuk menanggapi framing negatif terhadap dirinya oleh para oposan.

Dalam perspektif komunikasi publik maupun khususnya komunikasi politik Anies sudah memposisikan diri sebagai pejabat dan politikus yang baik dalam kasus ini. Namun, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa saja mengubah penilaian itu. Pertanyaan itu adalah ‘benarkah ini masalah teknis semata?’. Jika ternyata ini bukan masalah teknis semata maka ada beberapa dugaan yang bisa menjadi tudingan baru: pertama, Anies memang korup atau membiarkan sistem yang dipimpinnya korup. Penginputan anggaran tak wajar hanyalah satu dari rangkaian modus korupsi. Kedua, meski demikian, karena ini bukan hanya terjadi di masa pemerintahannya, maka ada dugaan lain juga yang bisa muncul yaitu bahwa era pemerintahan sebelumnya juga korup. Kalau ini ternyata yang terjadi, maka disamping masalah ini menyerang kedudukan politik Anies, maka kedudukan politik oposannya yang mendukung pemerintahan sebelumnya juga terancam. 

Wallahu a’lam.