Isto Widodo, S. IP., M.IP. Pengamat Kebijakan pada Voxpol Research and Consulting Sebenarnya usulan pembekuan KPK adalah usul yang menarik dan boleh menjadi bahan pemikiran bersama. Esai ini dimaksudkan untuk menjadi pemicu (trigger) diskusi soal bagaimana arah dan desain reformasi KPK. Suara Henry Yosodiningrat yang mengusulkan pembekuan KPK memancing polemik. Henry menilai KPK seharusnya melakukan tugasnya secara bersih dan tidak tebang pilih. Pendapat Henry itu, menurut yang bersangkutan sendiri dilandasi oleh temuan-temuan Pansus Angket KPK. Pendapat itu segera dikaitkan dengan kecurigaan bahwa DPR memang bermaksud melemahkan KPK. Namun, seharusnya boleh juga kita membuka pemikiran untuk menerima suara-suara yang mengritik KPK, termasuk dari DPR yang memang lembaga representasi rakyat yang sah. Suara DPR yang patut dipertimbangkan itu adalah: Pertama , KPK dianggap belum cukup berhasil memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi. Indikat...
Postingan
Masa Depan Program BBM Satu Harga Isto Widodo Pengamat Kebijakan Publik Pada Voxpol Research and Consulting Kabar mengenai kerugian Pertamina sebesar Rp 12 Triliun pada semester pertama Tahun 2017 ini menimbulkan pertanyaan: bagaimanakah kelanjutan program BBM satu harga di seluruh Indonesia? Pertanyaan ini mengemuka karena kebijakan tersebut, meskipun dinilai bertujuan bagus namun oleh beberapa pihak dianggap tidak realistis. Penyebabnya adalah besarnya biaya distribusi yang harus ditanggung Pertamina. Karena dianggap tak realistis ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah melontarkan pernyataan skeptis mengenai keberlajutan program ini. Beban Pertamina Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam sebuah wawancara di Metro TV pada bulan Juni lalu menyatakan bahwa Pertamina bisa menanggung besaran ongkos distribusi tambahan untuk program ini. Menurutnya, besar beban biaya anggaran itu selama ini hanya sekitar Rp 1 triliun per tahun untuk wilayah Papua. [1] Dengan target 16 w...
Isu Rohingnya dan Dagang Hoax di Indonesia Isu genosida di Myanmar memang memprihatinkan bagi banyak pihak, namun bisa jadi diartikan ‘berkah’ bagi pihak yang lain. Tidak bisa tidak, semua tragedi kemanusiaan harus disikapi dengan keprihatinan, kutukan dan seterusnya. Bahwa sebagian umat Islam menuntut tindakan yang lebih keras oleh pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Myanmar itu adalah hal yang wajar. Umat Islam Indonesia memang cukup sensitif dengan isu-isu yang menyangkut nasib umat Islam lain di seluruh dunia. Wajar pula sebagian umat Islam ini menyuarakan aspirasinya sesuai dengan karakter kelompok ini. Yang tidak wajar adalah orang-orang yang ‘menggoreng’ isu ini dengan tidak bertanggungjawab. Modus Lama: Hoax dan Fitnah Dalam sebuah diskusi, saya menyampaikan keprihatinan saya terhadap adanya sekelompok orang yang suka sekali membuat dan menyebarkan konten hoax , fitnah dan ujaran dengan framing kebencian (yang kadang kala terlihat kasar) dengan tujuan untu...
Menjaga Dana Desa dari Pengaruh Partai Politik Isto Widodo Analis kebijakan pada Voxpol Center Research and Consulting Jawaban Ketua PDIP Djarot Saiful Hidayat mengenai surat edaran agar kader PDIP ikut mendaftar sebagai tenaga pendamping Dana Desa menguatkan temuan kuatnya aspek politik dalam program itu. Setidaknya ada dua aspek yang menarik kekuatan politik, termasuk partai politik untuk ikut terjun dalam program Dana Desa. Aspek pertama adalah aspek finansial. Jumlah transfer pusat yang disalurkan dalam Dana Desa memang tidak sedikit. Pada tahun 2015 atau tahun pertamanya, jumlahnya mencapai Rp 20,76 triliun, tahun 2016 menjadi Rp 46,9 triliun (naik 125,91%), tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun dan tahun 2018 diperkirakan akan mencapai Rp 120 triliun. Dengan jumlah yang makin meningkat, diperkirakan satu desa pada tahun 2018 bisa mendapat hingga Rp 2 Milyar per tahun. [1] Bukan hanya dari jumlah Dana Desanya saja, honor pendamping juga cukup menarik. Untuk pendampin...
Analisis RAPBN 2018: Perspektif Politik Kertas Kerja Voxpol Center Research and Consulting Isto Widodo, S.I.P, M.I.P . Analis Kebijakan Publik Voxpol Center Research and Consulting dhekamto@gmail.com Abstrak Dari Nota Keuangan RAPBN 2018 yang disampaikan oleh Presiden Jokowi 16 Agustus lalu didapatkan gambaran sebagai berikut: (1) kebijakan pemerintahan Jokowi masih linear untuk memperkuat dukungan pemerintah kepada pasar, penguatan produktifitas dan pemberdayaan rakyat agar bisa masuk dalam sistem ekonomi pasar; (2) RAPBN 2018 masih rentan akan defisit. Pendapatan pajak diperkirakan akan sulit dicapai dan berpotensi akan meningkatkan utang:(3) alokasi anggaran belum akan mencapai level penganggaran yang efektif dan efisien meskipun didukung oleh langkah-langkah reformasi birokrasi, sistem pengadaan yang transparan dan penguatan kapasitas daerah. Infrastruktur akan tetap menjadi pertaruhan besar Jokowi-JK di tahun 2018. Secara keseluruhan, kebijakan anggaran ini ...