cartoon by Lisa
Sosialisme dan Resiko
Ekonomi
Sosialisme menolak argumen kapitalisme bahwa
semua pencapain individual hanya merupakan usaha individu itu sendiri. Pun
dengan resikonya. Benar bahwa pencapaian adalah serangkaian hasil dari
tindakan-tindakan dengan resikonya masing-masing. Benar pula bahwa resiko inheren
ketika pencapaian sudah teraih. Tetapi siapa yang sebenarnya telah melakukan
usaha-usaha, pilihan-pilihan dan menanggung resiko-resikonya? Apakah mungkin
pengejaran tujuan-tujuan individual bisa menghasilkan keseimbangan dan
mewujudkan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat?
Bagi sosialisme, tidak ada individu atomik, individu yang benar-benar terpisah dari entitas lain. Semua entitas sosial
sebenarnya terhubung dalam relasi-relasi dan pertukaran-pertukaran. Apa yang
dilakukan oleh seorang individu hanya bisa menjadi gagasan dan hanya bisa
terwujud jika dan hanya jika kondisi sosial memungkinkan untuk itu.
Pemikiran bahwa usaha individu hanya memakai
sumberdaya pribadi dan hanya berakibat pada pribadi tersebut adalah sesuatu
yang sesat pikir dalam logika sosialisme. Di paragraf di atas disebut bahwa
rasionalitas hanya ada dan bisa berjalan jika dan hanya jika sistem sosial ‘mengizinkan
dan memberikan konsesi’ atas rasionalitas dan tindakan rasionalitas tersebut. Oleh
karena itu, ketika seorang individu berusaha, sesungguhnya ia menggunakan
kondisi-kondisi yang diberikan oleh konteks sosialnya. Tidak mungkin tidak
seseorang bisa bertindak tanpa hal itu. Pun dengan resiko-resikonya. Tindakan seorang
individu akan memberikan imbas pada sistem sosialnya, termasuk anggota-anggota
masyarakat yang lain, seberapapun besarnya, seberapapun intensitasnya.
Biaya pencapaian-pencapaian individu dengan
demikian sangat kompleks dalam perspektif sosial. Ada ongkos-ongkos sosial yang
luput dari pandangan kelompok kapitalis dan liberalis. Ongkos sosial itu salah satunya adalah kemungkinan penghisapan manusia atas manusia ketika terjadi ketidakseimbangan
pembagian nilai antara para pemilik modal dengan para pekerja seperti yang
dikatakan oleh Marx. Argumen marx soal ketidakseimbangan pembagian nilai itu
berdasarkan observasinya di pabrik-pabrik dan kegiatan ekonomi yang dijalankan
dengan sistem kapitalis. Sebagaimana di daerah-daerah jajahan, sebenarnya nasib
pekerja di negara asal para colonial juga sangat pahit. Mereka bekerja dengan
upah yang rendah dan kondisi sosial yang sangat jelek. Kita bisa menyimak
kemiskinan dan penderitaan serupa pada novel-novel George Orwell.
Pengejaran tujuan individu yang menggunakan
sebagian sumberdaya sosial, beresiko sosial serta belum tentu mewujudkan
kesejahteraan publik ini merisaukan para pemikir sosialis. Sebagaimana kata
Thomas Hobbes, para pemikir sosialis melihat bahwa argument-argumen kapitalis
bisa membawa manusia menjadi pemangsa
dari manusia lain. Oleh karena itu kegiatan ekonomi, mulai dari perencanaan
hingga konsumsi seharusnya dilakukan oleh negara. Dalam kutub yang ekstrem
semua hal berkaitan dengan kegiatan ekonomi di lakukan oleh negara. Di sisi
yang lain komunisme justru tidak percaya dengan negara karena negara dianggap
hanya menjadi kepanjangan kepentingan kapitalis untuk menghisap proletar. Meskipun
begitu Marx tetap merasa perlu adanya sebuah negara transisi dimana
kediktatoran proletar menjadi jembatan bagi masyarakat komunis.
Jadi, kembali pada bahasan. Sosialisme percaya
bahwa pencapaian dan resiko sebuah individu tidak bisa dilepaskan pada konteks
sosialnya. Kecurigaan para sosialis (juga komunis) adalah bahwa semakin tinggi
sebuah pencapaian oleh individu maka semakin besar pula individu tersebut
memanfaatkan sumberdaya sosial, baik secara legal maupun illegal. Oleh karena
itu para sosialis menetapkan batasan-batasan etik mengenai pemerataan ekonomi
baik melalui mekanisme perpajakan (kebijakan fiskal) maupun melalui cara-cara
lain seperti redistribusi aset. Dalam kasus komunisme bahkan hingga perebutan
hak milik para borjuis untuk dibagikan kepada para proletar.
Siapa yang Benar?
Sosialisme menganggap bahwa argumen bahwa semua
adalah usaha dan resiko individual adalah sesuatu yang salah secara logika, bahkan merupakan sebuah mitos. Sebaliknya,
para kapitalis juga menganggap bahwa kecemburuan para sosialis terhadap
kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh individu sebagai sesuatu yang tidak bisa
diterima. Meskipun dalam perkembangannya, batasan-batasan etik mengenai
pemerataan pendapatan dan ekonomi akhirnya diterima, tetapi jelas bahwa
ekses-eksesnya selalu muncul.
Ekses pertama adalah bahwa upaya pemerataan
selalu merugikan mereka yang benar-benar bekerja keras dan berkontribusi pada
masyarakat. Sebaliknya, hal itu menguntungkan mereka yang bermalas-malas dan
tidak menggunakan rasionalitasnya secara optimal. Sebagai contoh di
negara-negara Skandinavia, para penghasil output besar dirugikan oleh mereka
yang penganggur tetapi mendapatkan subsidi penuh oleh negara. Subsidi itu
seringkali dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab dengan misalnya plesiran
ke negara-negara dengan biaya hidup rendah seperti Indonesia. Mereka yang tidak
berkontribusi maksimal tetapi mendapatkan pembagian atas nama ‘pemerataan
ekonomi’ ini bagi para liberalis/kapitalis dianggap sebagai free rider (penumpang gelap) atau bahkan
sebagai benalu.
Ekses kedua adalah sistem ekonomi menjadi tidak
efektif dalam mewujudkan kesejahteraan. Karena potensi munculnya free rider
besar maka, setiap orang tidak bertindak optimal dengan rasionalitasnya. Ini membuat
perkembangan ekonomi lambat dan inovasi-inovasi tidak bisa berjalan sebagaimana
mestinya. Stimulus untuk maju berkurang bahkan tiada.
Ekses ketiga adalah sistem ekonomi itu sendiri
tidak bisa jadi efisien dalam menyediakan barang publik. Masyarakat dan negara
dilaksanakan oleh sistem legislative, eksekutif dan birokrasi yang semuanya
harus dibiayai oleh pendapatan negara untuk bisa beroperasi. Karena sistem
keputusannya harus melalui serangkaian proses untuk mendapatkan legitimasi
masyarakat, maka proses untuk itu bisa berlarut-larut dan penuh drama. Tidak efisien
sama sekali dari segi biaya. Banyak biaya riil yang hilang, biaya kesempatan
(opportunity cost) maupun biaya waktu. Bahkan untuk menyediakan barang-barang
publik seperti kesehatan dan pendidikan saja, negara sering sangat boros. Apalah
lagi untuk menyediakan barang-barang privat yang lain.
Ekses keempat, kemunculan para pencari rente. Pencari
rente sebenarnya adalah penumpang gelap yang memanfaatkan ketidakefisienan dan
ketidakefektifan masyarakat atau negara dalam menyediakan kebutuhan masyarakat.
Pada gilirannya mereka juga menjadi sumber dari ketidakefektifan dan
ketidakefisienan itu sendiri. kelomp[ok-kelompok sosial hingga penyelenggara
negara dihuni oleh aktor-aktor yang sebenarnya tidak sesuci dan setulus seperti
yang dibayangkan oleh para sosialis. Pun para aktor itu berbeda dalam nilai
sehingga sering terjadi konflik yang mengarah pada kompetisi yang tidak selalu
sehat.
Ekses kelima adalah negara bukannya menjadi
alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi bahkan tidak memberikan
insentif atau stimulus pada pasar untuk menyediakan kebutuhan masyarakat. Negara
justru menjadi penghambat pasar, penghambat kegiatan ekonomi warga bahkan
justru menjadi penghisap bagi kegiatan ekonomi dan warganya sendiri. sebagai
contoh, pengusaha sering dibebani dengan biaya-biaya yang tinggi dan tidak
rasional, dibatasi oleh peraturan-peraturan yang tidak rasional dan sebagainya.
Demikian kata penganut liberalis/kapitalis.
Dengan ekses-ekses seperti yang dikemukakan di
atas maka argument sosialis yang mengatakan bahwa negara akan lebih baik dalam
menyediakan kebutuhan masyarakat batal dengan sendirinya. Negara bukan mesin
mati yang selalu dibayangkan bekerja efektif, efisien dan hanya mengejar nilai
masyarakat itu sendiri. Maka sebenarnya para liberalis/kapitalis juga tidak
percaya pada negara, mirip dengan para penganut komunis. Bedanya, bagi penganut
liberalis kapitalis, negara dianggap sering dianggap tidak berfungsi dalam
menunjang pasar, sedangkan komunis menganggap negara sebagai alat borjuis. Meskipun
dasar argument mereka bertentangan, tetapi kesimpulannya mirip. Suatu kebetulan
yang aneh.
Maka para liberalis/kapitalis berusaha
menempatkan fungsi negara pada sesuatu yang minimalis, hanya menyediakan
barang-barang dasar seperti jaminan hak hidup, jaminan keamanan dan
perlindungan properti. Negara hanya ditempatkan sebagai penjaga malam. Pada pandangan
neo-liberal, banyak negara bahkan punya kewajiban untuk menciptakan kondisi
yang ditetapkan oleh kerangka yang ditetapkan pasar. Para penganut neo-liberal
tidak ingin negara menjadi penghambat pasar dalam menyediakan kebutuhan
masyarakat secara efisien. (Bersambung)
Komentar
Posting Komentar