Tulisan ini bisa disebut sebagai tanggapan atas
data yang dibagi (dishare) dalam status Guru Saya, penulis dan budayawan
Sumatera Barat terkemuka, Datuk Hasril Chaniago. Saya ditag bersama dengan banyak guru besar dan Begawan ekonomi dan
sosial, salah satunya Bapak Didik Rachbini. Tentu saja saya tidak bisa
disandingkan kepakaran dan reputasinya dengan beliau-beliau. Oleh karena itu tag dari seorang terkemuka dan bersama
orang-orang terkemuka adalah sebuah kehormatan bagi saya. Tanggapan sederhana ini hanyalah sedikit dari
kengawuran saya yang boleh anda lewatkan jika terasa tidak berbobot atau bahkan
mengganggu.
Datuk Hasril menginformasikan data terbaru yang
dirilis oleh lembaga keuangan internasional terpercaya Credit Suisse. Dalam
data itu disebutkan bahwa 46% kekayaan penduduk Indonesia dikuasai oleh 1%
warga. Sisanya yang 545 terbagi kepemilikannya di antara 99% rakyat Indonesia
lainnya. Angka ini serupa dengan cara untuk menghitung ketimpangan ekonomi
sebuah negara. Ada beberapa uraian perincian lain dalam status itu. Semua data
tersebut dikaitkan dengan kemampuan mitigasi ekonomi rakyat Indonesia (secara
individual) menghadapi wabah corona. Pertanyaan akhir dari beliau adalah “Apa
mestinya kebijakan pemerintah menghadapi kondisi ini?”
Data dan pertanyaan yang dijadikan status oleh
Datuk itu menurut saya sangat relevan. Wabah corona yang punya dampak sangat
besar dalam sektor ekonomi. Tidak semua orang punya daya tahan secara ekonomi. Dengan
data sederhana itu, Datuk menyatakan bahwa yang punya penguasaan ‘kekayaan”
terbesar akan lebih tahan secara ekonomi. Menurut beliau, hal itu tidak boleh
terjadi. Dan negara (pemerintah?) seharusnya punya tindakan tertentu untuk
mengatasinya. Apa yang diatasi dengan kebijakan pemerintah dalam status Datuk
mungkin ambigu antara ketimpangan ekonominya atau mitigasi ekonomi akibat dari
ketimpangan ekonomi tersebut. Jadi sasaran tembaknya antara satu atau dua hal
tersebut atau mungkin dua-duanya. Izinkan saya menjawab lebih kepada kerangka
besarnya yaitu adanya kesenjangan ekonomi. Bagian tanggapan mengenai ‘kebijakan
yang seharusnya diambil pemerintah untuk melakukan mitigasi ekonomi dalam
konteks kesenjangan’ akan dibahas sedikit saja nanti.
Saya kira semua orang sepakat bahwa adalah
pertanyaan klasik yang berat. Dalam konteks kami berdua, pertanyaan dan tema
itu juga sudah muncul sejak lama. Untuk diketahui, saya dulu pernah bekerja
bersama sekaligus ‘meguru’ dengan Datuk Hasril. Dan pertanyaan itu menjadi
salah satu tema utama dalam pembicaraan kami dari hari ke hari.
Ini adalah pertanyaan serius yang menyangkut pertanyaan
mendasar dalam berbagai bidang, mulai dari filosofis yang berkaitan dengan ideology
dan kepercayaan sosial, lingkup strategis maupun aspek-aspek teknis. Tentu saja
saya tidak mungkin menjawab dengan rinci dengan memakai ‘jendela-jendela’ yang
luas itu. Dalam tulisan singkat ini, saya hanya akan menanggapi dengan sedikit
dari aspek ideology ekonomi penyelenggaraan perekonomian negara sesuai dengan dikotomi
liberalis dan sosialis. Dikotomi dua kutub itu adalah sesuatu yang sangat
klasik dan dianggap sebagai babon dari ideology ekonomi. Tentu banyak varian
dengan tambahan sana sini. Pada bagian pertama, saya akan melihat dari sisi
ekonomi liberal. Baru pada tulisan kedua, saya akan melihatnya dari perspektif
sosialisme. Saya tidak tahu apakah tulisan ini akan berhenti pada artikel
ketiga. Tetapi, pada bagian selanjutnya baru mungkin kita bisa sedikit menjawab
‘yang seharusnya’ tadi. Tentu tidak tuntas karena ini hanyalah tulisan kecil
dan singkat. Masih akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dan harus
dibahas setelahnya.
Terakhir dalam pengantar ini, saya tentu tidak
mungkin menguraikan kerangka teori dan kerangka konsep ideology dan sistem
ekonomi liberal/kapitalis maupun sosialis secara terperinci dan rigid seperti
tulisan ilmiah. Saya hanya akan menarik ‘garis gampang’ saja antara keduanya,
yaitu bahwa kalau liberal, sistem ekonomi didominasi oleh pasar. Negara hanya
berfungsi dalam penyedian kebutuhan publik yang mendasar seperti jaminan hidup
dan keamanan, perlindungan properti dan perlindungan kebebasan. Sosialis,
sebaliknya, ingin agar kegiatan ekonomi lebih banyak dilakukan oleh negara. Ada
banyak variasi dari keduanya. Dalam perkembangannya sebagian penganut dari dua ideology
itu memilih ‘bertemu di tengah’. Karena rumit, maka kita sederhanakan saja
bahwa liberal/kapitalis lebih mementingkan rasionalitas dan pengambilan
keputusan oleh individu; sedangkan, sosialis lebih banyak memakai keputusan
kolektif untuk mengambil keputusan dalam bidang ekonomi. ( Catatan: dalam
tulisan ini, keputusan kolektif adalah keputusan publik melalui negara).
Kesenjangan dan
Kerentanan Ekonomi Dalam Perspektif Liberal
Pertama, data dan pernyataan bahwa
penguasaan aset adalah variabel satu-satunya kekuatan mitigasi ekonomi dalam
krisis adalah sesuatu yang menjebak dan menyesatkan dalam pandangan penggiat
liberalisme/kapitalisme. Kegiatan ekonomi oleh individu tidak bisa dipandang
sesederhana itu. Ia merupakan struktur dari banyak pengetahuan dan
keputusan-keputusan rasional yang dibuat oleh individu, tentu saja kerja keras
untuk mencapainya. Kegiatan ekonomi juga merupakan wujud dari jejaring kerja
yang dibangun atas dasar transaksi nilai-nilai antar individu.
Penguasaan aset adalah hasi dari serangkaian
rasionalitas dan kerja. Akan tetapi dalam pandangan liberal/kapitalis,
penguasaan aset bukan titik akhir dari ‘kekuatan ekonomi’ seperti yang
dibayangkan oleh kelompok non liberal/kapitalis. Penguasaan aset tanpa tindakan
ekonomi untuk memanfaatkan aset tersebut adalah sesuatu yang tidak rasional. Aset
harus diinvestasikan lagi untuk menggerakkan ekonomi. Dan begitulah kegiatan
ekonomi akan tumbuh.
Kedua, penguasaan aset juga merupakan
struktur dari resiko-resiko yang telah dihadapi maupun akan dihadapi oleh
penguasa aset tersebut. Sebagai sebuah keputusan rasional, penguasaan aset
merupakan wujud dari ‘kemenangan-kemenangan kompetitif dan keunggulan
komparatif’ dengan resiko masing-masing. Setiap tindakan ekonomi mempunyai
resiko bawaan maupun resiko turunan masing-masing. Kapitalis yang terbaik
adalah kapitalis yang mampu menekan dan memanajemen resiko paling optimal. Istilah
lainnya, kapitalis terbaik adalah kapitalis yang mampu memproduksi barang dan
jasa lebih efisien dari pelaku-pelaku ekonomi sejenis lainnya.
Ketiga, karena dua hal di atas, maka
penguasaan aset dalam pandangan liberalis/kapitalis tidak bisa dipandang
sebagai sesuatu yang tetap, ajeg dan kaku. Penguasaan aset adalah sesuatu yang
dinamis yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi logis untuk mempertahankan dan
mengembangkannya. Dua konsekuensi itu membuat ekonomi masyarakat bergerak dan
tumbuh. Penguasaan aset dengan demikian juga membawa resiko-resiko bawaan dan
resiko turunan masing-masing. Resiko bawaan berkaitan dengan bagaimana aset itu
didapatkan. Sedangkan resiko turunan berkaitan dengan konsekuensi-konsekuensi
akibat dari upaya untuk mempertahankan dan mengembangkannya.
Jadi, dalam bahasa gampangnya menurut
liberalis/kapitalis adalah: mendapatkan aset itu penuh resiko dan menguasai
aset juga penuh resiko!
(Bersambung).
Komentar
Posting Komentar