Langsung ke konten utama

CORONA, TRACING DAN KEDIKTATORAN DIGITAL



Corona ini bikin ribet semua orang sudah tahu. Kejamnya, dia Cuma ngasih dua pilihan. Pilihan pertamanya adalah tidak mau ribet dan terancam banyak yang kena dan banyak yang mati. Sedangkan pilihan keduanya adalah, mau ribet dan memang tidak ada jaminan tidak ada yang mati. Tetapi jika sistematis maka keribetan itu bisa menekan angka kematian. Keribetan yang dimaksud adalah mempersiapkan segala sumber daya untuk menekan penularan dan kalau sudah tertular keribetannya ditambah dengan bagaimana proses isolasi dan kurasinya.

Salah satu jenis keribetan jika anda tak memilih lockdown, atau anda pilih lockdown sekalipun adalah melakukan penelusuran alias tracing. Tracing adalah kunci agar penularan bisa ditekan dan juga menjadi bagian dari pemutusan mata rantai penularan. Kecepatan dan kualitas tracing akan menentukan seberapa lama dan seberapa keparahan wabah bisa ditekan.

Tapi memang ribet. Semua orang tahu itu. Seratus tahun yang lalu ketika wabah Flu Spanyol mobilitas orang jauh lebih lambat dan terbatas dari sekarang. Di Indonesia dari Jakarta jika anda ingin pergi ke Gunung Kidul maka anda bisa sampai dalam waktu berhari-hari.

Sekarang dunia sudah sedemikian terkoneksi. Pagi ini anda masih kongkow di Gunung Kidul, malamnya anda sudah bisa jalan-jalan di Shibuya. Atau  bangun tidur anda masih makan panada di Makassar, Malamnya bisa sudah ada di ujung Asia. Di dalam negeri, anda juga bisa bepergian dengan cepat. Kredit motor dan mobil demikian gampangnya jika dibanding beberapa puluh tahun yang lalu. Jalan-jalan juga relatif bagus (meski soal ekspektasi ‘bagus’ ini jangan terlalu tinggi juga).Belum lagi melting-melting point dimana banyak orang bisa ketemu. Di pabrik, di Mall, di kantor, di taman, di Rumah Sakit, di pasar, di stasiun, di persewaan PS, banyak lagi.

Dalam keadaan seperti itu penyebaran virus benar-benar bisa ‘viral’ (kata viral sendiri sebenarnya merupakan kata sifat virus yang mudah menyebar). Maka tracing tidak mudah dilakukan. Bukan hanya Indonesia, negara-negara maju juga kewalahan. Lihat Italia, Inggris dan Amerika; Kusut masai dalam soal tracing.

China dan Korea beberapa langkah lebih maju. Mereka pakai sistem tracing digital. Tentu dengan penekanan kewajiban untuk terkoneksi terus. Kedua negara itu pakai handphone dengan aplikasi khusus ditambah dengan bluetooth, saluran wifi dan sejenisnya untuk memantau pergerakan dan status  suspect, pasien; mungkin juga warga seluruh warga wilayah. Dengan begitu dapat diketahui tingkat keamanan seseorang baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dan masyarakat.
Ini lebih mudah dan jauh lebih canggih daripada menerapkan ‘kesukarelaan’ untuk membatasi diri secara fisik dengan orang lain. Juga lebih canggih daripada melakukan tracing dengan wawancara. Kasus di Semarang menunjukkan bahwa pasien bisa berbohong soal status dirinya. Akibatnya empat puluhan tenaga medis terinfeksi. Suatu kesalahan yang fatal.

Meski lebih mudah dan lebih canggih, tetapi tetap ribet juga sistem tracing pakai handphone itu. Belum lagi kalau sistem yang mewajibkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya, baik secara formal maupun informal. Secara formal melalui pelaksanaan hukum dan sanksi, secara non-formal melalui ikatan-ikatan sosial dan tanggungjawab-tanggung jawab yang mengiringinya. Sistem kewajiban ini juga tidak akan efektif di negara-negara dengan standard kebebasan yang tinggi tapi ikatan dan tanggungjawab sosialnya rendah. Mengharapkan kesadaran saja di Indonesia misalnya bisa mengacaukan seluruh rencana mitigasi.
Karena memakai handphone tidak cukup maka harus dicari cara lain. Sejak beberapa tahun yang lalu dimulai ujicoba penanaman chip (chip implant) ke tubuh manusia. Chip ini digunakan untuk berbagai macam fungsi misalnya untuk akses, perizinan, perbankan, belanja dan berbagai fungsi data sosial lainnya. Serba mudah karena chip selalu ada di tubuh kita (biasanya dipasang di lengan). Status dan data diupdate secara realtime dan kita tidak takut kehilangan gawai untuk melakukan fungsi-fungsi itu.

Cara ini juga bisa dipakai buat tracing dalam wabah. Status dan pergerakan bisa dipantau dengan tepat dan realtime. Kalau ada pelanggaran sanksi dengan mudah bisa diterapkan tanpa jeda atau halangan apapun. Misalnya anda penderita dan nekat melarikan diri dari ruang isolasi. Otomatis chip dalam lengan anda menjadi tidak bisa digunakan untuk mengakses hal-hal yang anda inginkan. Misalnya untuk bayar tiket bus atau untuk beli cemilan di toko serba ada. Tracing akan sangat efektif, begitu juga sistem mitigasinya.

Arah ke sana mungkin tidak akan lama lagi. malah, corona ini bisa jadi menjadi akselerator. Integrasi data dan transaksi semakin cepat. Suatu saat nanti semua manusia masuk dalam data base besar dan punya identitas tunggal (single identity) dalam dunia digital yang melekat padanya seumur hidup, dimanapun adan untuk keperluan apapun. Identitas tunggal ini membuat anda bisa mengakses semua pelayanan baik itu pelayanan negara, pelayanan sosial maupun pelayanan pasar (corporate). Identitas tunggal dalam chip itu juga akan berfungsi sebagai malaikat pengawas sekaligus malaikat penghukum anda. Apapun yang anda lakukan, kemanapun anda pergi, apapun yang anda akses akan ada dalam pantauan digital. Semua tercatat, semua tersimpan dan semua ada konsekuensinya.

Dengan chip yang tertanam sekaligus single identity itu anda lebih terjamin keselamatannya. Juga anggota masyarakat dari kemungkinan merugikan yang anda akibatkan. Misal soal kemungkinan ketularan virus tadi, atau kemungkinan terorisme, atau kemungkinan gagal bayar dan lain-lain. Dampak resiko sosial, resiko korporat dan resiko negara bisa ditekan. Tracing dan tindakan preventif maupun kuratif jauh lebih sederhana dan mudah.

Ada keuntungan besar dari penerapan teknologi dalam sistem tracing. Tapi dengannya berarti makin anda juga makin mudah dikendalikan oleh siapapun yang menguasai sistem itu. Kebebasan yang anda dapatkan dalam ‘keadaan normal’ tidak akan mudah anda dapatkan dalam keadaan sistem yang sangat terkendali itu. Akibatnya anda tidak bisa bertingkah ‘ yang aneh-aneh’ yang tidak sesuai dengan sistem yang terkendali itu. Tidak seperti sekarang dimana ada banyak ruang untuk ‘aneh-aneh’ tadi.

Dampaknya bukan hanya dalam lingkup pribadi tetapi juga dalam lingkup sosial dan penyelenggaraan negara. Demokrasi sepuluh atau dua puluh tahun lagi sangat mungkin tidak seperti yang pernah kita bayangkan dulu, mungkin juga sudah tidak ada lagi demokrasi. Semua diselesaikan secara teknis. Sistem partisipasi dianggap tidak legitimate ketika berhadapan dengan algoritma sosial maupun algoritma pribadi yang tersimpan rapi. Misalnya aspirasi sebuah masyarakat ingin dibangunkan gedung olahraga tetapi data menunjukkan bahwa masyarakat lebih butuh mall. Pembangunan gedung olahraga ditolak, diganti dengan mall. Berabe,? Memang.

Demokrasi juga akan makin jauh karena jelas sistem yang sangat terkendali itu tidak bisa disediakan sembarang pihak. Hanya aktor yang punya sumberdaya teknologi yang bisa. Itu juga tidak harus negara, korporat jelas bisa. Bahkan fungsi negara yang makin mengabur pada era globalisasi ini suatu saat benar-benar hilang, digantikan oleh kerja korporat-korporat. Dimanakah hak politik warga pada keadaan seperti itu?
Ya, demokrasi bisa jadi akan hilang, digantikan oleh kediktatoran berbasiskan teknologi, kediktatoran digital.

Anda menganggap saya melantur? Mungkin saja. Tetapi melihat perkembangan teknologi dan penerapannya mungkin kondisi itu tidak akan lama lagi kita jelang. China sudah menerapkan sistem ini meskipun masih dalam tahap sangat awal. Semua data warga negara dikuasai dan diterapkan dalam hampir semua bidang kehidupan. Warga negara terpantau ketat. Sistem tracing menjadi satu dari bagian konstruksi kediktatoran digital yang akan semakin dalam dan semkain masif di masa depan.

Bagaimana dengan Indonesia? Menurut saya hanya soal waktu saja. Kita tidak mungkin menolaknya. Suatu saat kendali penuh dengan tracing ketat akan menjadi bagian kehidupan kita. Ini arus yang tidak bisa dibendung. Tak usah menolak, hanya berusahalah bahwa kita masih punya sisi kemanusiaan dalam era yang sangat terkendali itu. Selalu ada peluang bagi kemanusiaan dalam kondisi apapun. Semoga!


Komentar

  1. Mantapp kang, tulisan ini pernah mewarnai kegelisahan saya 2 tahun lalu, ditempat sy kerja kedatangan anak anak muda IT yg menawarkan jasa pemantauan karyawan berbasis android, dimana sy bisa melihat mereka kemana pada hari kerja efektif 8 jam itu, tawaran itu sy tolak mentah2 karena ideologi yg sy anut. Mana mungkin atas nama koorporasi sy memasuki ruang privat seseorang, membatasi hak kemanusiaannya, itu bayangan sy dulu.

    BalasHapus
    Balasan
    1. siyaapp. bergerak untuk selamatkan demokrasi dan kemanusiaan, Bang.

      Hapus

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Masa Depan Program BBM Satu Harga

Masa Depan Program BBM Satu Harga Isto Widodo Pengamat Kebijakan Publik Pada Voxpol Research and Consulting Kabar mengenai kerugian Pertamina sebesar Rp 12 Triliun pada semester pertama Tahun 2017 ini menimbulkan pertanyaan: bagaimanakah kelanjutan program BBM satu harga di seluruh Indonesia? Pertanyaan ini mengemuka karena kebijakan tersebut, meskipun dinilai bertujuan bagus namun oleh beberapa pihak dianggap tidak realistis. Penyebabnya adalah besarnya biaya distribusi yang harus ditanggung Pertamina. Karena dianggap tak realistis ini, Wakil Ketua DPR Fadli Zon pernah melontarkan pernyataan skeptis mengenai keberlajutan program ini. Beban Pertamina Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam sebuah wawancara di Metro TV pada bulan Juni lalu menyatakan bahwa Pertamina bisa menanggung besaran ongkos distribusi tambahan untuk program ini. Menurutnya, besar beban biaya anggaran itu selama ini hanya sekitar Rp 1 triliun per tahun untuk wilayah Papua. [1] Dengan target 16 w...

Penilaian Debat Kedua Pilpres 2019: Prabowo Unggul di Sesi Penyampaian Visi, Jokowi Unggul Dalam Sesi Eksplorasi

Disclaimer: Berikut adalah penilaian debat Pilpres 2019 kedua secara ringkas yang saya buat seiring dengan jalannya debat. Penilaian ini saya rilis 5 menit pasca debat selesai. Penilaian lebih berfokus pada aspek komunikasi politik. Secara teknis, penilaian dilakukan per pertanyaan. Bukan per sesi. Sistem penilaian mirip dengan skoring dalam pertandingan tinju: pemenang Ronde mendapat angka 10, sedangkan yang kalah mendapatkan angka 9. Bedanya, tidak ada hasil KO dalam penilaian ini. Penilaian pertama: Umum. Debat berlangsung lebih menarik dengan eksplorasi yang lebih dalam dan komunikasi antar kandidat yang lebih mengalir. Pertanyaan yang dibuat panelis sangat menarik dengan mengambil tema yang cukup spesifik, " tidak umum dalam politik Indonesia " namun merupakan masalah nyata di Indonesia. Apresiasi untuk KPU dan Tim Panelis. Pada penyampaian visi misi, Prabowo berhasil memanfaatkan kesempatan dengan baik untuk memaparkan visi misi dengan baik. Meskipun semua terd...